GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG

Geografi merupakan disiplin yang mempelajari permukaan bumi, penyebaran dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Pengertian geografi berkembang dinamis dan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika pemahaman atas pengertian tersebut berpengaruh terhadap implementasi geografi dalam berbagai bidang, termasuk dalam penataan ruang. Sebagai disiplin yang cukup tua, geografi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, khususnya di Indonesia. 

PENGERTIAN GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG

Seabad sebelum masehi, pengertian geografi masih bernuansa astronomi dan matematika. Pada abad pertengahan dan renaissance, pengertian geografi menjadi suatu cabang pengetahuan yang mempelajari proses dan fenomena alamiah seperti yang terjadi di litosfer, hidrosfer dan atmosfer. Pandangan geografi modern, dimotori oleh Immanuel Kant (1724-1804), yang menjelaskan pengertian geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta yang berasosiasi dengan ruang. Pada masa yang hampir bersamaan, Alexander von Humboldt menambah pengertian tersebut dengan mengkaitkannya pada aspek manusia. Sementara itu, pada akhir abad 19 geografi memusatkan perhatian pada iklim, tumbuhan dan hewan, terutama terhadap 

bentang alamnya. Dalam perkembangannya, Wrigley (1965) 

berpendapat, geografi merupakan disiplin yang berorientasi pada 

masalah (problem oriented) dalam rangka interaksi antara manusia 

dengan lingkungan. 

Peter Haggett (1970) membedakan geografi dalam dua 

struktur, yaitu geografi ortodoks dan geografi terpadu. Dalam struktur 

geografi ortodoks dibedakan antara geografi fisikal, geografi 

manusia, geografi regional dan teknik geografi. Geografi fisikal 

mencakup kajian, antara lain, geomorfologi, hidrologi, klimatologi dan 

pedologi. Geografi manusia, antara lain, mencakup geografi ekonomi, 

geografi penduduk, geografi perdesaan, geografi perkotaan dan 

geografi kemasyarakatan. 

Sementara geografi regional mencakup kajian geografi 

menurut wilayah, seperti geografi Asia Tenggara, Geografi Eropa dan 

lainnya. Berbeda dengan ketiga hal tersebut, teknik geografi 

mencakup kartografi, penginderaan jauh, metode kuantitatif, statistik 

dan sistem informasi geografi. Pandangan tersebut berbeda dengan 

pandangan dalam struktur geografi terpadu yang hanya 

membedakan analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa 

kompleks wilayah.Memahami dinamika perkembangan pandangan geografi 

dalam berbagai madzhab luar negeri, ahli Geografi Indonesia yang 

dimotori oleh Bintarto dan Surastopo pada awal tahun 1970-an mendorong kita agar tidak terlalu terpengaruh terhadap fanatisme 

madzhab tersebut. Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat 

menyampaikan kuliah, beliau berdua lebih mendorong pemahaman 

geografi dengan menggunakan pendekatan analisa keruangan, 

analisa ekologi, dan analisa kompleks wilayah. Sikap konsisten 

tersebut dituangkan dalam salah satu tulisan berjudul “Metode 

Analisa Geografi” (LP3ES. 1979). 

Konsistensi dua sesepuh geografi tersebut berlanjut dengan 

perkembangan penggunaan berbagai cara seperti statistik, pemetaan 

(remote sensing) dan sistem informasi geografi sebagai pelengkap 

dalam mempermudah implementasi pendekatan-pendekatan di atas. 

Dalam berbagai pengertian yang berkembang, terlihat ada tiga 

kesamaan pandangan yang disepakati semua madzhab, yaitu (a) 

bahwa arena yang menjadi titik perhatian adalah permukaan bumi, 

bukan ruang yang abstrak; (b) bahwa semua madzhab memperhatikan penyebaran manusia pada ruang dalam kaitan manusia dengan lingkungannya; (c) bahwa dalam geografi terdapat 

unsur-unsur utama seperti jarak, interaksi, gerakan dan penyebaran. 

Titik perhatian tersebut sedikit berbeda dengan penataan 

ruang yang tidak hanya memperhatikan aspek darat dan laut (muka 

bumi) saja, tetapi juga udara dan bawah permukaan bumi. Namun, 

aspek perhatian dari geografi terhadap manusia dan lingkungannya 

sangat berimpit, dengan tujuan penataan ruang untuk menjaga 

sustainabilitas (kualitas) lingkungan dan kesejahteraan manusianya. 

Ada pun jarak, interaksi dan gerakan manusia merupakan dimensidimensi utama dalam penataan ruang. 

Penataan ruang merupakan proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU 

Nomor 24/1992). Dari pengertian ini, secara ideal hasil dari penataan 

ruang adalah suatu ruang yang tertata (bermutu) untuk kehidupan 

(human being). Namun dalam praktek, banyak ditemukan perkembangan ruang yang menyimpang dari rencana tata ruang, sementara 

ruang yang bermutu sulit ditemukan. Dengan kata lain, yang ditemui 

adalah kondisi ruang yang merupakan hasil dari proses penyesuaian 

dari human being pada dan di sekitar ruang tersebut dengan alam 

sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, secara fisik, ekonomi 

maupun sosial. Dalam konteks penulisan ini, penataan ruang dipahami 

sebagai upaya yang seharusnya dilaksanakan seluruh pelaku untuk 

mewujudkan keseimbangan dan sustainabilitas lingkungan dalam 

menopang kehidupan. Penataan ruang merupakan proses mengelola 

wadah (ruang) yang meliputi daratan, lautan dan udara sebagai 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan 

melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup. Oleh 

karena itu, uraian dalam tulisan ini akan difokuskan pada seberapa 

jauh teknik dan pendekatan geografi telah memberikan kontribusi 

terhadap proses perwujudan ruang yang seimbang dan sustainable 

tersebut. 

Pendekatan Geografi 

Dalam ruang lingkup seperti yang dikemukakan di atas, maka 

pendekatan yang dibahas dibatasi pada kelompok struktur geografi 

terpadu. Seperti telah dijelaskan, dalam geografi terpadu dikenal tiga 

pendekatan geografi, yaitu analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa kompleks wilayah. Meski secara formal pendekatan tersebut 

baru dipopulerkan oleh Peter Hagget pada tahun 1970, tetapi wacana 

pengelompokannya telah berkembang puluhan tahun sebelumnya. 

Untuk itu penulis mencoba melakukan analisis peranan geografi 

dalam penataan ruang berdasarkan tiga pendekatan tersebut, yang 

mempunyai ciri dan karakteristik berbeda. 

Pendekatan Keruangan 

Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menilai lokasi atau 

ruang dari sudut pandang penyebaran penggunaannya dan 

penyediaannya untuk berbagai keperluan. Ada dua macam 

pengertian penyebaran, yaitu penyebaran ekspansi (expansion 

diffusion) dan penyebaran penampungan (relocation diffusion). 

Pengertian penyebaran ekspansi digunakan untuk memahami 

proses di mana informasi, material atau jenis benda lain menjalar 

melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Material 

yang disebarkan tetap ada dan terkadang menjadi lebih intensif di 

tempat asalnya. Hal ini berarti terjadi penambahan luas dibanding 

aslinya karena mendapat anggota dan wilayah baru. Dari hal ini, 

dikenal dua terminologi penyebaran, yaitu penyebaran menjalar 

(contagious diffusion) yaitu yang proses menjalarnya melalui kontak 

langsung antarmanusia atau antardaerah; dan penyebaran kaskade 

(cascade diffusion) dimana proses penjalarannya melalui hirarki. 

Sementara itu, penyebaran penampungan merupakan proses 

penyebaran keruangan di mana informasi atau material yang disebar 

meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung di 

daerah yang baru. 

Pendekatan Ekologi 

Dalam pendekatan ini yang dikaji bukan hanya ketertarikan 

manusia atas tanggapan dan penyesuaian terhadap lingkungan fisik 

saja, tetapi juga interaksi dengan manusia lain yaitu ruang sosial. 

Untuk itu, pendalaman mengenai ekologi dan ekosistem menjadi 

penting untuk mengimplementasikan pendekatan ekologi. Dinamika 

yang terdapat dalam lingkungan sosial dapat menimbulkan 

perubahan gagasan manusia, sehingga dapat menimbulka penyesuaian dan pembaruan sikap dan tindakan terhadap 

lingkungan tempat hidupnya. Pada sisi lain, lingkungan fisik dimana manusia hidup dapat pula mengalami perubahan bentuk dan fungsi 

yang disebabkan oleh campur tangan manusia. 

Dalam konteks ini, William Kirk (1963) memperkenalkan 

terminologi geografi lingkungan, geografi perencanaan, geografi 

hayati dan geografi tanah. Geografi lingkungan merupakan suatu 

kajian geografi dengan mengutamakan pendekatan lingkungan. 

Geografi perencanaan merupakan kajian geografi yang lebih concern

dalam membantu tahapan-tahapan perencanaan. Geografi hayati 

merupakan suatu kajian geografi yang concern pada aspek-aspek 

kehidupan manusia dan flora-faunanya. Geografi tanah merupakan 

kajian geografi yang mengutamakan analisis tentang aspek tanah 

dan sebarannya. 

Pendekatan Kompleks Wilayah 

Pendekatan ini merupakan perpaduan pendekatan keruangan 

dan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena 

hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain karena ada 

perbedaan permintaan dan penawaran antarwilayah tersebut. Pada 

pendekatan ini analisa keruangan dan analisa ekologi atas wilayah 

dan atas interaksi antarwilayah tersebut tak hanya dipandang dari sisi 

penyebaran penggunaannya serta penyediaannya saja, tapi juga 

interaksinya dengan manusia pada wilayah tersebut. 

Dalam konteks pendekatan ini dikenal terminologi 

pewilayahan dan klasifikasi wilayah. Dikenal pula uniform region yaitu 

pewilayahan berdasar keseragaman atau kesamaan dalam kriteria 

tertentu; nodal region, yaitu wilayah yang dalam banyak hal diatur 

beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis 

melingkar, generic region merupakan klasifikasi wilayah yang 

menekankan pada jenisnya, fungsi wilayah kurang diperhatikan, dan 

akhirnya specific region merupakan klasifikasi wilayah menurut 

kekhususannya, merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri geografi 

khusus. 

GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG PERIODE 1960-1970 AN

Pendekatan dan Prakteknya 

Pada era konsolidasi bangsa dan awal Repelita I yang 

didominasi pencarian format baku pembangunan fisik, pendekatan yang digunakan masih sangat parsial, sektoral dan bernuansa 

memperkuat semangat wawasan nusantara. Untuk itu kelompok 

pendekatan keruangan lebih menonjol dibandingkan pendekatan 

lainnya. Hal tersebut ditandai pula dengan awal berkembangnya 

konsep pembagian wilayah pembangunan nasional. Pada era 

tersebut pemanfatan teknik geografi masih terbatas pada 

penggunaan peta dasar produk Jawatan Topografi, Angkatan Darat 

yang masih mencakup skala kecil untuk wilayah Indonesia karena 

peta skala besar masih terbatas coverage-nya. Pendekatan 

keruangan yang menekankan aspek geografi manusia dalam struktur 

geografi ortodoks, lebih mendominasi pelaksanaan pembangunan 

pada era tersebut. Kondisi tersebut agak berubah pada akhir dekade 

dimana mulai muncul konsep pendekatan ekologis. Konsep 

pendekatan tersebut walau belum terkenal telah banyak dielaborasi 

untuk mendukung analisa-analisa pembangunan infrastruktur fisik. Evaluasi Praktek Pelaksanaan 

Meski pendekatan keruangan yang lebih menekankan aspek 

geografi manusia telah dimanfaatkan, tetapi dalam implementasinya 

belum sepenuhnya menempatkan manusia sebagai subyek

pembangunan. Pendekatan tersebut masih terlalu kental dengan 

nuansa untuk menempatkan manusia sebagai obyek pembangunan. 

Hal tersebut kental pula dengan pendekatan sentralistik yang 

diwarnai target pertumbuhan ekonomi wilayah yang cenderung 

merusak sumber alam. 

GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG PERIODE 1970-1980 AN

Pendekatan dan Prakteknya 

Periode tahun 1970-an merupakan tahapan awal dari 

pembangunan terencana, ditandai dengan hampir berakhirnya 

Repelita I dan berawalnya Repelita II, yang lebih mengarah pada 

dominasi pembangunan fisik dengan tidak hanya pembangunan per 

sektor, tetapi sudah menggabungkan berbagai sektor dan juga 

persebaran pembangunan di daerah. Pada masa yang kental dengan 

implementasi konsep wawasan nusantara, pembangunan bertitik 

berat pada penyediaan infrastruktur fisik untuk meningkatkan 

pertumbuhan wilayah. Pada masa ini, pemunculan sekaligus 

implementasi pengembangan wilayah yang mengacu pada satuan 

wilayah pengembangan (SWP) yang antara lain mengelompokkan wilayah nasional menjadi 4 wilayah pembangunan utama dan 10 

wilayah pembangunan menjadi sangat diminati para pelaku 

pembangunan. 

Walau diintrodusir permasalahan lingkungan hidup dalam 

konferensi PBB di Stocholm (1972), namun pembangunan pada 

dekade ini kental dengan nuansa sentralistik, di mana perencanaan, 

pelaksanaan bahkan pengawasan di daerah yang jauh dari ibukota 

dan juga dari pusat kota dilakukan dan dikoordinasikan di dan oleh 

pemerintahan pusat. Sebagian kecil pekerjaan pembangunan yang 

diperbantukan dan didekonsentrasikan ke daerah. Dalam kondisi 

tersebut pemerintah pusat berperan dominan. Hal ini membawa 

konsekuensi bahwa birokrat pusat dan tenaga ahli yang 

bergandengan erat dengan pusat, termasuk dari perguruan tinggi 

yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan mendapat cipratan

mandat untuk terlibat lebih intens dalam pembangunan sentralistik 

tersebut. 

Pada masa tersebut bermunculan apilkasi yang diwarnai 

pendekatan atau analisis kewilayahan yang lebih menekankan aspek 

geografi fisik, juga walau tidak secara dominan dipertimbangkan pula 

aspek geografi regional. Sebagai contoh adalah membludaknya 

pendekatan kewilayahan seperti SWP dan SP (Satuan 

Pengembangan) untuk mendorong kegiatan transmigrasi. 

Pendekatan tersebut berakibat pada miskinnya pertimbangan atau 

kajian sosial yang menempatkan manusia sebagai subjek 

pembangunan. Evaluasi Praktek Pelaksanaan 

Meski pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, 

yang dimotori oleh kelompok geografi manusia dan geografi regional 

telah berkembang dan didorong pula untuk tidak ditinggalkan dalam 

implementasi, tetapi dalam prakteknya masih kurang mendapat 

respons. Hal ini disebabkan ada persepsi bahwa untuk 

mempertimbangkan aspek sosial perlu waktu lebih lama dan 

kompleks, sehingga yang lebih berkembang adalah pertimbangan 

fisik karena akan lebih cepat dan kasat mata atau terlihat nyata 

dalam mendukung justifikasi untuk membangun. Aspek ekologi dan 

sosial sebagai bagian yang telah juga diintrodusir, antara lain oleh 

geografi manusia, masih jauh dari target untuk dipertimbangkan 

secara seksama. Hal itu menunjukkan, sebenarnya telah diintrodusir 

pendekatan yang telah memadukan pendekatan fisik dan pendekatan 

sosial dalam perencanaan pengembangan wilayah, khususnya dalam 

aspek rencana tata ruang. Namun, ada faktor lain yang perlu 

diperhatikan seperti peningkatan pertumbuhan wilayah yang sangat 

pesat. 

GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG PERIODE 1980-1990 AN

Pendekatan dan Prakteknya 

Ditandai dengan munculnya UU No. 4/1982 tentang 

“Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup” disertai dengan produk hukum 

turunannya, maka banyak pendekatan dan analisis yang mengedepankan aspek ekologi, satuan wilayah sungai (SWS) dan juga 

sustainabilitas. Kondisi tersebut mendorong berkembanganya 

pendekatan ekologi sebagai salah satu pendekatan yang diyakini 

para ahli geografi. Euforia tersebut juga ditandai dengan 

bermunculannya Pusat-Pusat Studi Lingkungan Hidup di berbagai 

Perguruan Tinggi yang banyak sekali mendorong berkembangnya 

analisa berbasis lingkungan seperti AMDAL dan lainnya. 

Pendekatan satu sungai satu manajemen pun mulai mencuat 

untuk diimplementasikan pada dekade ini. Hal ini ditandai dengan 

munculnya pengelolaan sungai besar yang mengalir pada wilayah 

lintas batas administrasi, terutama di Jawa, dalam satu manajemen. 

Tidak kalah penting, juga penegasan pendekatan penataan ruang 

yang disebutkan dalam dokumen Repelita V telah ikut mendorong 

pendekatan ekologi dan pendekatan keruangan dalam disiplin 

geografi berkembang pesat. Pendekatan-pendekatan tersebut telah 

mendorong pula perkembangan teknik geografi seperti

diidentifikasinya teknik interpretasi foto udara, citra satelit (remote 

sensing) dan sistem informasi geografi (SIG) berbasis computer dan 

ICT (Information and Communication Tecnology) yang real time

dengan berbagai kecanggihan dan kelemahannya. 

Evaluasi Praktek Pelaksanaan 

Pendekatan itu, dalam prakteknya belum dilaksanakan secara 

optimal. AMDAL misalnya lebih banyak sebagai pelengkap saja, 

belum diterapkan secara konsisten. Hal ini tampak dengan munculnya kasus AMDAL setelah atau saat proyek dilakukan. Bukan hanya pendekatan itu saja yang mengalami de-optimalisasi implementasi, 

tapi penggunaan teknik geografi seperti SIG juga masih terbatas 

pada tataran wacana, belum pada track dalam tatanan pengambilan 

keputusan. Implementasi pemetaan (remote sensing) dan SIG masih 

digunakan secara sektoral dan terpisah, belum terintegrasi. Namun, 

di sisi lain, semangat menggunakan SIG sebagai alat bantu penataan 

ruang dalam berbagai kegiatan tampak sekali meningkat. 

Lebih jauh, kian jelas terlihat, bahwa aspek manusia (atau 

masyarakat) sebagai satu elemen penting dalam pembangunan 

belum diposisikan seperti yang seharusnya. Hal ini terlihat jelas 

dengan belum tingginya praktek memperankan masyarakat dalam 

pembangunan dan juga semakin bersemangatnya pembangunan 

yang masih kental dengan nuansa fisik. 

GEOGRAFI DAN PENATAAN RUANG PERIODE 1990-2000 AN

Pendekatan dan Prakteknya 

Deklarasi mengenai pembangunan dan lingkungan atau 

Agenda 21 (1992) telah mendorong paradigma baru dalam 

pembangunan wilayah di Indonesia. Hal tersebut ditandai antara lain 

dengan munculnya UU No. 24/1992 tentang “Penataan Ruang”, juga 

PP No.45/1992 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Hal ini 

telah mengendepankan aspek manusia (masyarakat) sebagai 

konsideran penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Selain itu, 

juga mengangkat teknik geografi seperti SIG menjadi alat bantu 

penataan ruang yang perlu terus dikembangkan. 

Pendekatan kompleks wilayah (geografi terintegrasi) yang 

lebih menonjolkan aspek masyarakat, yaitu yang mengedepankan 

konsiderasi sosial dan HAM (Hak Asasi Manusia), dan dianalisis 

dengan pendekatan kuantitatif dan lebih mantap lagi setelah 

munculnya UU No.22/ 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU 

No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. 

Pendekatan kompleks wilayah ini tampaknya cenderung berkembang 

dengan dipasarkannya citra satelit skala besar seperti ikonos beserta 

kecanggihan SIG yang berbasis web. Evaluasi Praktek Pelaksanaan 

Walau analisa kuantitatif yang ditetapkan dalam pendekatan 

kompleks wilayah mulai menonjol, namun dalam pelaksanaannya 

belum seperti yang diharapkan, terutama belum dimanfaatkannya 

secara baik GPS (Geo Positioning Sattelite) sebagai elemen 

penambah ketelitian spasial (lokasi) yang akan sangat membantu 

akurasi analisa. 

Aspek masyarakat (manusia) memang telah mulai diangkat 

dalam pendekatan-pendekatan geografi, namun implementasinya 

masih terlihat belum serius dan konsisten. Kata masyarakat atau 

publik lebih banyak digunakan sebagai wahana untuk menjustifikasi 

sesuatu yang menguntungkan satu fihak saja, belum diletakkan 

dalam posisi yang seharusnya diajak bersama berbuat sesuatu. 

KESIMPULAN

Sebagai disiplin yang mempelajari permukaan bumi, 

penyebaran dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, 

geografi selalu terkait dengan ruang dan interaksi human being-nya. 

Dalam upaya mewujudkan ruang yang bermutu, pendekatan geografi 

yang mencakup pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan 

pendekatan kompleks wilayah, memberikan kontribusi signifikan dan 

dinamis sesuai perkembangan jaman, dalam konsep maupun implementasi penataan ruang di tanah air. 

Meski tidak mudah untuk dikuantifikasikan, namun peranan 

geografi dalam penataan ruang dapat dengan mudah dirasakan 

secara rasional. Sebagai disiplin yang sama-sama mengkaji masalah 

wilayah atau ruang, geografi dan penataan ruang merupakan dua hal 

yang saling melengkapi, dalam kerangka teori maupun praktek. 

DAFTAR PUSTAKA

1. BKTRN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Jakarta. 1992. 

2. Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahunan I-V. Jakarta. 

3. E.A.Wrigley. Changes in the Philosophy of Geography dalam 

R.J Chorley and P. Haggett, Frontiers in Geographical 

Teaching. London. 1965. 

4. Hagget, Petter. Locational Analysis in Human Geography. 

London: Edward Arnold. 1970. 

5. Rahardjo Adisasmita. Kumpulan Karya Ilmiah dalam Bidang 

Perencanaan dan Pembangunan Regional. Ujung Pandang. 

1977/1978. 

6. R. Bintarto dan Surastopo H. Metode Analisa Geografi. 

LP3ES. Jakarta. 1979. 

7. William Kirk. Problems in Geography. No. 221. vol XLVIII. 

1963. 

SUMBER : PERANAN GEOGRAFI DALAM PENATAAN RUANG

DI INDONESIA

Oleh Muh. Dimyati